Mengapa Tidak Mau Mencoba Melamar Kerja di Instansi Pemerintah?

Ditulis oleh salah seorang dosen ITB, Rinaldi Munir. >> Hari-hari ini di ITB berlangsung acara “carreer days“, yaitu rekrutmen tenaga kerja langsung di kampus oleh perusahaan-perusahaan ternama, seperti Freeport, Samsung, Conoco, Chevron. dan-lain-lain. Momen acara ini tepat, karena Sabtu lalu ITB baru saja mengadakan wisuda sarjana. Jadi, perusahaaan-perusahaan itu mendapat sarjana segar yang direkrut langsung di kampus. Jelas acara seperti ini disambut antusias oleh sarjana baru ITB maupun sarjana yang masih menganggur atau yang sudah bekerja tetapi masih mencoba peruntungan baru. Tidak hanya dari ITB, sarjana yang mencoba mengadu nasib juga datang dari PTN/PTS di luar ITB. Maklum mencari kerja zaman sekarang ini susah, sarjana jumlahnya bejibun tetapi lowongan kerja terbatas. Nah, ini ada perusahan yang jemput bola ke kampus, masa sih tidak dimanfaatkan, siapa tahu nasib lagi beruntung dapat bekerja di perusahaan ternama, demikian pikir banyak sarjana yang datang ke Aula Barat/Timur ITB.

Perusahaan yang datang menjaring tenaga kerja di kampus kebanyakan perusahaan besar dan telah punya nama, baik perusahaan asing, perusahaan nasional, atau perusahaan multinasional lainnya. Mereka dikoordinasi oleh CDC, yaitu sebuah unit di bawah ITB yang menjembatani antara pencari kerja dengan perusahaan yang membutuhkan pegawai baru. Wajar jika banyak orang yang memburu pekerjaan di perusahaan tersebut, karena terbayang gajinya besar, prospeknya bagus, dan keren lagi. Manusiawilah.

Tapi, di sisi lain saya merasa prihatin. Banyak sarjana ITB, termasuk dari Informatika sendiri, yang hanya tergiur bekerja di perusahaan swasta yang sudah ternama. Sangat sedikit dari mereka yang bekerja di instansi pemerintah (departemen, BUMN, pemerintahan), kecuali di Bank Indonesia. Padahal hampir setiap waktu sering kita baca iklan di media massa maupun pengumuman lewat forum-forum milis lowongan kerja di instansi Pemerintah. Yang paling sering melakukan pengumuman penerimaan PNS ini adalah Deplu, Dephukum dan HAM, Mahkamah Konstitusi, Depkeu, Depdag, dan lain-lain. Menariknya, pendaftrana pelamar tidak lagi via pos, tetapi pelamar cukup mendaftar dan mencari semua informasi lewat website instansi tersebut. BUMN yang sering mengumunkan penerimaan pegawai adalah PLN, perusaaan pupuk, perusahaan semen, minyak dan gas, dan lain-lain. Khusus di bidang teknologi informasi, kebutuhan sarjana Informatika/komputer di instansi pemerintah itu sangat tinggi, tetapi karena sangat jarang alumni ITB yang mau melamar ke sana, maka formasinya kebanyakan diisi oleh sarjana dari PTS.

Mungkin bagi alumni ITB bekerja di instansi pemerintah dianggap tidak bonafid dan tidak menjanjikan secara finansial sebab gajinya kecil, karirnya lama, birokratif, dan setumpuk cap negatif lainnya. Menjadi PNS dianggap bukan impian alumni ITB. Mosok kuliah susah-susah di ITB lalu jadi PNS? Saya teringat pesan almarhum Prof Samaun Samadikun yang menyarankan agar tidak semua sarjana ITB bekerja di perusahaan swasta, baik itu perusahaan asing maupun perusahaan multinasional. Hendaknya ada sebagian aluni ITB (khususnya dari STEI ITB) yang bekerja di BUMN dan instansi pemerintah. Jika tidak ada, nanti instansi Pemerintah dan BUMN kebanyakan diisi oleh alumni dari perguruan tinggi lain yang tidak jelas kompetensinya. Bisa-bisa nanti malah salah urus jadinya (maaf, bukan bermaksud narsis lho, tetapi faktanya memang ada yang begitu). The wrong man in the right place.

Bekerja di perusahaan swasta tidak lebih sebatas pekerja saja (baca: kuli). Memang penghasilan di sana besar. Tetapi, bekerja di instansi Pemerintah lebih strategis. Penentu arah kebijakan di negeri ini adalah instansi pemerintah. Merekalah yang menentukan mau ke mana industri Indonesia, bagaimana pengembangan ke depan, langkah-langkah apa yang dilakukan. Alumni ITB yang bekerja di swasta tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka tidak punya kewenangan untuk itu, mereka hanya bisa menurut saja pada regulasi yang dikeluarkan oleh orang lain yang bekerja di instansi Pemerintah/BUMN.

Masalah gaji mungkin adalah pertimbangan nomor satu mengapa alumni ITB enggan bekerja di instansi pemerintah. Apakah penghasilan di instansi Pemerintah/BUMN kecil? Sebenarnya tidak juga, relatiflah. Saya melihat sekarang ini ada perbaikan penghasilan bagi pegawai di instansi Pemerintah/BUMN. Asal bekerja secara halal dan tidak korupsi, maka penghasilan yang diperoleh masih bisa hidup layak bahkan lebih dari cukup. Selain gaji pokok beserta tunjangan lainnya, pegawai di instansi Pemerintah/BUMN juga mendapat insentif lain dari pekerjaan tambahan, misalnya dari proyek-proyek, kunjungan ke daerah/luar negeri, menjadi pembicara, peninjau, penilai, dan lain-lain. Jika dijumlahkan semuanya, maka jumlahnya hampir sama dengan bekerja di perusahaan swasta yang besar. Memang pada tahun-tahun pertama bekerja masih perlu hidup sedikit prihatin karena gaji belum penuh, masih berstatus percobaan, pra, dan sebagainya, tetapi setelah 3 tahun, biasanya penghasilan mulai mapan. Orang bekerja kan tidak bisa langsung instan penghasilannya besar, tetapi mulai dari bawah dulu, menapak jalan, perlahan tapi pasti akhirnya nanti mencapai karir puncak.

Oleh karena itu, wahai para alumni ITB, sebagian dari anda silakan bekerja di perusuhaan swasta, tetapi sebagian lain cobalah berkaris di instansi pemerintah/BUMN. Supaya terjadi keseimbangan.

Saya percaya uang bukanlah segala-galanya. Hidup tenang adalah keinginan nomor satu setiap orang. Buat apa gaji besar, tetapi diperoleh dengan cara yang tidak halal. Buat apa punya uang banyak, tetapi hidup gelisah. Bekerja di manapun, baik di swasta maupun di instansi pemerintah/BUMN, niatnya hanya satu: mencari keridhaan ilahi. Betul kan?