Timses Jokowi Tidak Setuju Penutupan Dolly

Prof Dr Siti Musdah Mulia mengatakan bahwa timnya tidak setuju terhadap penutupan Dolly. Lokalisasi yang kabarnya merupakan yang terbesar di Asia Tenggara ini telah ditutup oleh pemerintah Kota Surabaya. Penutupan ini bertujuan untuk mengubah pandangan buruk terhadap Kota Surabaya dengan yang biasanya terkenal dengan sebutan kota seribu PSK.

“Saya sebenarnya tidak setuju jika doli langsung ditutup, tapi adakan satu wacana terbuka dengan penghuni Dolly, karena kan mereka juga manusia dan juga warga negara,  ibu Risma itu teman saya, jadi saya minta bu Risma itu dialog kembali ya,” tuturnya Siti Musdah di Menteng, Jakarta, Rabu (18/06).

Sebenarnya penutupan lokalisasi ini bukan hanya satu kali ini saja di Surabaya. Sebelumnya pada tahun 2013 sebanyak tiga tempat lokalisasi telah ditutup, yaitu Dupak Bangunsari, Moroseneng, dan Sememi.

Namun khusus untuk Dolly baru terealisasi penutupannya tanggal 18 Juni 2014. Sulitnya proses penutupan Dolly ini dikarenakan lokalisasi ini cukup besar. Dolly begitu diterima dikalangan masyarakat sekitarnya. Hal tersebut dikarenakan adanya Dolly justru dianggap membantu kehidupan ekonomi masyarakat disekitarnya.

Reaksi keras pun datang dari para pekerja yang terlibat dengan kegiatan Dolly ini, baik itu mucikari, PSK, pemilik wisma, bahkan pedagang-pedagang kecil disekitar Dolly pun turut menolak penutupan Dolly.

Para pekerja Dolly bahkan membentuk FPL, yaitu Front Pekerja Lokalisasi. Mereka menyatakan menolak kompensasi dalam bentuk apapun yang diberikan oleh pemerintah. Pemerintah sendiri menganggarkan dana sebesar 8 Miliar rupiah untuk PSK, 1,5 Miliar untuk mucikari dan 16 Miliar untuk pemilik wisma.

Semua hal itu nyatanya tidak membuat pemerintah Surabaya mundur. Mereka tetap menutup Dolly dengan alasan demi generasi masa depan bangsa yang lebih baik.